Facebook
RSS

Artikel Sistem Pendidikan Nasional ( Pendidikan Inklusif dan Implementasinya di Indonesia)

0 komentar
-
Epita Herbudiati


Di poskan oleh Deni Setiawan (dalam www.denioioi.blogspot.com, 2009) pengertian yang 1ebih jelas mengenai pendidikan, pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional dapat dijumpai dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem  Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini    pendidikan    didefinisikan sebagai "Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara” (Pasal 1, ayat 1). Pendidikan nasional didefinisikan sebagai "pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. (pasal 1 ayat 2). Sedangkan yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional adalah "keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional” (pasal 1 ayat  3). Jadi dengan demikian, sistem (pendi-dikan nasiona1 dapat dianggap sebagai jaringan satuan-satuan pendidaskan ikan yang dihimpun secara terpadu dan dikerahkan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Suhardi (2008: 1) menyatakan bahwa undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional antara lain menegaskan dalam penjelasan pasal 15 tentang pendidikan khusus disebutkan bahwa ‘pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pasal (1) satuan pendidikan khusus,seperti Sekolah Luar Biasa (SLB), dan dapat pula dalam bentuk (2) pendidikan Inklusif.  
Di Indonesia bentuk satuan pendidikan khusus bagi ABK yang berupa SLB telah lama dikenal, sedankan bentuk layanan pendidikan melalui pendidikan Inklusif, merupakan hal baru. Meskipun di Indonesia telah cukup lama memperkenalkan model pendidikan terpadu, namun istilah pendidikan inklusif baru berkembang sejak tahun 2000 an. Konsep pendidikan inklusif dikembangkan di Indonesia sejalan dengan kecenderungan dunia tentang arah ke depan perkembangan layanan pendidikan bagi semua hak (education for all). Karena itu maka sosialisasi  ke berbagai stake holders tentang konsep pendidikan inklusif wajib digalakkan agar Indonesia dapat mengikuti perkembangan dunia di bidang pendidikan. Suhardi (2008: 1)
Suhardi mengutip Sapn-Shevin dalam O’Neil (2008: 1) bahwa pendidikan inklusif adalah sisitem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak kebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya (Sapon-Shevin dalam O’Neil, 1994). Sekolah inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar anak-anak berhasil (Stainback, 1980).
Dalam ensiklopedi online Wikipedia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan inklusi yaitu pendidikan yang memasukkan peserta didik berkebutuhan khusus untuk bersama-sama dengan peserta didik normal lainnya. Pendidikan inklusif adalah mengenai hak yang sama yang dimiliki setiap anak. Pendidikan inklusif merupakan suatu proses untuk menghilangkan penghalang yang memisahkan peserta didik berkebutuhan khusus dari peserta didik normal agar mereka dapat belajar dan bekerja sama secara efektif dalam satu sekolah. Fuadi, Kamal(dalam www.fuadinotkamal.wordpress.com, 2011)
Pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas secara umum menyatakan hal yang sama mengenai pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif berarti pendidikan yang dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan semua peserta didik, baik peserta didik yang normal maupun peserta didik berkebutuhan khusus. Masing-masing dari mereka memperoleh layanan pendidikan yang sama tanpa dibeda-bedakan satu sama lain. Fuadi, Kamal(dalam www.fuadinotkamal.wordpress.com, 2011)
Mereka yang berkebutuhan khusus ini dulunya adalah anak-anak yang diberikan label (labelling) sebagai Anak Luar Biasa (ALB). Anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan istilah lain untuk menggantikan istilah Anak Luar Biasa (ALB) yang menandakan adanya kelainan khusus. Istilah lain yang juga biasa dipakai untuk menandai anak yang “lain” dari yang lain ini yaitu hendaya (impairment), disability dan handica.Fuadi, Kamal (dalam www.fuadinotkamal.wordpress.com, 2011)
Pendidikan inklusif di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan: memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak (termasuk anak kebutuhan khusus) mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya, membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah, menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran, memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 khusunya pasal 32 ayat 1 yang berbunyi ‘setiap warga negara berhak mendapat pendidikan’, dan ayat 2 yang berbunyi ‘setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Suhardi (2008: 8)
Suhardi (2008: 9-11) menyatakan bahwa landasan yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan empiris. Secara terperinci, landasan-landasan tersebut dijelaskan sebagai berikut:
Landasan Filosofis bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara Burung Garuda yang berarti Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman dalam etnik, dialek, adat istiadat, keyakinan, tradisi dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pandangan Agama (khususnya Islam) antara lain ditegaskan bahwa: (a) manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling silaturahmi (inklusif) dan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah adalah ketaqwaannya. Pandangan universal hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak pekerjaan.
Landasan Yuridis, yang secara yuridis, pendidikan inklusif dilaksanakan berdasarkan atas: UUD 1945, UU Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, serta Surat Edaran Dirjen Dikdasmen No. 380/C.C6/MN/2003 Tanggal 20 Januari 2003 Perihal Pendidikan Inklusif: Menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK.
Landasan Empiris yang dipakai dalam pelaksanaan pendidikan inklusif yaitu: Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 (Declaration of Human Rights), Konvensi Hak Anak 1989 (Convention of The Rights of Children), Konferensi Dunia Tentang Pendidikan untuk Semua 1990 (World Conference on Education for All), Resolusi PBB nomor 48/96 Tahun 1993 Tentang Persamaan Kesempatan Bagi Orang Berkelainan (the standard rules on the equalization of opportunitites for person with dissabilities), Pernyataan Salamanca Tentang Pendidikan Inklusi 1994 (Salamanca Statement on Inclusive Education), Komitmen Dakar mengenai Pendidikan Untuk Semua 2000 (The Dakar Commitment on Education for All)
Pelaksanaan pembelajaran dalam kelas inklusif sama dengan pelaksanaan pembelajaran dalam kelas reguler. Namun jika diperlukan, anak berkebutuhan khusus membutuhkan perlakuan tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus diperlukan proses skrining atau assesment yang bertujuan agar pada saat pembelajaran di kelas, bentuk intervensi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus merupakan bentuk intervensi pembelajaran yang sesuai bagi mereka. Assesment yang dimaksud yaitu proses kegiatan untuk mengetahui kemampuan dan kelemahan setiap peserta didik dalam segi perkembangan kognitif dan perkembangan sosial melalui pengamatan yang sensitif. Fuadi, Kamal (dalam www.fuadinotkamal.wordpress.com, 2011)
Seorang pendidik hendaknya mengetahui program pembelajaran yang sesuai bagi anak berkebutuhan khusus. Pola pembelajaran yang harus disesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus biasa disebut dengan Individualized Education Program (IEP) atau Program Pembelajaran Individual (PPI). Perbedaan karakteristik yang dimiliki anak berkebutuhan khusus membuat pendidikan harus memiliki kemampuan khusus. Fuadi, Kamal (dalam www.fuadinotkamal.wordpress.com, 2011)
Sebelumnya Program Pembelajaran Individual dijalankan oleh pendidik, terlebih dahulu, pendidik harus melakukan identifikasi terhadap kondisi dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus agar diperoleh informasi yang akurat mengenai kebutuhan pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Program Pembelajaran Individual tersebut sebenarnya tidak mutlak diperlukan bagi anak berkebutuhan khusus dalam pembelajaran model inklusif di kelas reguler. Pada praktiknya ada beberapa anak berkebutuhan khusus yang tidak memerlukan Program Pembelajaran Individual. Mereka dapat belajar bersama dengan anak reguler dengan program yang sama tanpa perlu dibedakan. Fuadi, Kamal (dalam www.fuadinotkamal.wordpress.com, 2011)
Suhardi (2008: 13) menyatakan bahwa Kriteria Calon Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yaitu kesiapan sekolah untuk menyelenggarakan program pendidikan inklusif (kepala sekolah, komite sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua), terdapat anak berkebutuhan khusus di linngkungan sekolah, tersedia guru khusus/PLB (guru tetap sekolah atau guru yang diperbantukan dari lembaga ini), komitmen terhadap penuntasan wajib belajar, memiliki jaringan kerjasama dengan lembaga lain yang relevan, tersedia sarana penunjang yang mudah di akses oleh semua anak, pihak sekolah telah memperoleh sosialisasi tentang pendidikan inklusif, serta sekolah tersebut telah terakreditasi.
Meskipun pendidikan inklusif telah diakui di seluruh dunia sebagai salah satu upaya mempercepat pemenuhan hak pendidikan bagi setiap anak, namum pendidikan inklusif mengalami kemajuan yang berbeda-beda di setiap negara. Salah satunya adalah dengan cara memahami secara kritis tentang pro dan kontra pendidikan inklusif. Suhardi (2008: 5)
Pro dari pendidikan inklusif tersebut diantaranya: belum ada bukti empirik yang kuat bahwa SLB merupakan satu-satunya sistem terbaik untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus, biaya penyelenggaraan SLB jauh lebih mahal di banding dengan sekolah regular, banyak anak berkebutuhan khusus yang tinggal di daerah-daerah tidak dapat bersekolah di SLB karena jauh dan/atau biaya yang tidak terjangkau, SLB merupakan sekolah yang memisahkan anak dari kehidupan sosial yang nyata. Sedangkan inklusif lebih menyatukan anak dengan kehidupan nyata, banyak bukti di sekolah reguler terdapat anak kebutuhan khusus yang tidak mendapatkan layanan yang sesuai, penyelenggaraan SLB berimplikasi adanya labelisasi wanak ‘cacat’ yang dapat menimbulkan stigma sepanjang hayat. Orangtua tidak mau ke SLB, serta melalaui pendidikan inklusif akan terjadi proses edukasi kepada masyarakat agar menghargai adanya perbedaan. Suhardi (2008: 5)
Sedangkan kontra dari pendidikan inklusif tersebut adalah sebagai berikut: peraturan perundangan memberikan kesempatan pendidikan inklusif bagi anak kebutuhan khusus, hasil penelitian masih menghendaki berbagai alternatif pendidikan bagi anak kebutuhan khusus, banyak orang tua yang anaknya tidak ingin bersekolah di sekolah reguler, banyak sekolah reguler yang belum siap menyelenggarakan pendidikan inklusif karena menyangkut sumber daya yang terbatas, dan sekolah khusus/SLB dianggap lebih efektif karena diikuti anak yang sejenis. Suhardi (2008: 6)
Suhardi (2008: 5) menyatakan bahwa sekolah reguler yang merupakan program pendidikan inklusif akan berimplikasi secara manajerial di sekolah tersebut. Diantaranya adalalah: sekolah reguler menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan, sekolah reguler harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual, guru di kelas reguler harus menerapkan pembelajaran yang interaktif, guru pada sekolah inklusif dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumberdaya lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta guru pada sekolah inklusif dituntut melibatkan orangtua secara bermakna dalam proses pendidikan.
Jadi kesimpulannya adalah pendidikan inklusif yaitu pendidikan yang memasukkan peserta didik berkebutuhan khusus untuk bersama-sama dengan peserta didik normal lainnya. Pendidikan inklusif adalah mengenai hak yang sama yang dimiliki setiap anak. Pendidikan inklusif merupakan suatu proses untuk menghilangkan penghalang yang memisahkan peserta didik berkebutuhan khusus dari peserta didik normal agar mereka dapat belajar dan bekerja sama secara efektif dalam satu sekolah.
Konsep pendidikan inklusif dikembangkan di Indonesia sejalan dengan kecenderungan dunia tentang arah ke depan perkembangan layanan pendidikan bagi semua hak (education for all). Karena itu maka sosialisasi  ke berbagai stake holders tentang konsep pendidikan inklusif wajib digalakkan agar Indonesia dapat mengikuti perkembangan dunia di bidang pendidikan. Disamping itu pendidikan inklusif juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak (termasuk anak kebutuhan khusus) mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya.
Pelaksanaan pembelajaran dalam kelas inklusif sama dengan pelaksanaan pembelajaran dalam kelas reguler. Namun jika diperlukan, anak berkebutuhan khusus membutuhkan perlakuan tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus diperlukan proses skrining atau assesment yang bertujuan agar pada saat pembelajaran di kelas, bentuk intervensi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus merupakan bentuk intervensi pembelajaran yang sesuai bagi mereka.
Pendidik harus melakukan identifikasi terhadap kondisi dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus agar diperoleh informasi yang akurat mengenai kebutuhan pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Program Pembelajaran Individual tersebut sebenarnya tidak mutlak diperlukan bagi anak berkebutuhan khusus dalam pembelajaran model inklusif di kelas reguler. Pada praktiknya ada beberapa anak berkebutuhan khusus yang tidak memerlukan Program Pembelajaran Individual. Mereka dapat belajar bersama dengan anak reguler dengan program yang sama tanpa perlu dibedakan.

Daftar Pustaka
Suhardi. 2008. Bimbingan Kemampuan dan Ketrampilan Kepala/Guru TK dalam Seni Lukis. Jawa Tengah: Dinas Pendidikan da Kebudayaan
Fuadi, Kamal. (2011): “Pendidikan Inklusif”. 14 Januari 2012. (http://fuadinotkamal.wordpress.com/2011/04/12/pendidikan-inklusif/)
Setaiawan, Deni. (2009): “Pengertian Mengenai Pendidikan”. 21 Desember 2011. (http://denioioi.blogspot.com/2009/12/pengertian-mengenai-pendidikan.html)

Categories: